62 Tahun IMM Kalsel, Percepatan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan Jadi Atensi

BAKAWAL, Banjarmasin - Peringatan Milad ke-62 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Kalimantan Selatan menjadi momentum refleksi bagi kader IMM untuk meneguhkan komitmen gerakan intelektual, sosial, dan keumatan.

Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalimantan Selatan, Fery Setiadi, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin atas dukungan terhadap kegiatan Milad dengan memfasilitasi Gedung Mahligai Pancasila sebagai lokasi acara.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kalimantan Selatan yang telah memfasilitasi Gedung Mahligai Pancasila untuk kegiatan Milad ke-62 IMM. Dukungan ini menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap aktivitas gerakan mahasiswa,” ujar Fery Setiadi, Sabtu (14/3/2026).

Namun demikian, Fery menegaskan bahwa Milad ke-62 IMM tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga momentum refleksi kritis terhadap kondisi pembangunan daerah.

Fery menilai pembangunan daerah selama satu tahun terakhir masih belum menunjukkan percepatan signifikan, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan.

“Kami melihat pembangunan masih berjalan lambat dan belum memberikan dampak signifikan terhadap penanganan kemiskinan yang masih menjadi persoalan serius di Kalimantan Selatan,” tegasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan berada di kisaran 3,73 persen. Namun, terdapat ketimpangan antara wilayah kota dan desa.

“Data tersebut menunjukkan pembangunan masih belum merata. Intervensi ekonomi lebih terasa di wilayah perkotaan, sementara masyarakat desa masih menghadapi keterbatasan akses ekonomi dan kesejahteraan,” jelas Fery.

Selain itu, IMM Kalsel juga menyoroti masih banyaknya rumah tidak layak huni (RTLH) di Kalimantan Selatan. DPRD Kalsel bahkan mendorong agar sekitar 1.200 unit RTLH menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah.

“Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya perumahan layak, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan,” ujarnya.

Fery juga menyinggung persoalan banjir yang hampir setiap tahun melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan.

“Banjir yang terus berulang menunjukkan perlunya penanganan serius terhadap tata kelola lingkungan dan sungai agar pemerintah dapat menghadirkan solusi jangka panjang yang berkelanjutan,” katanya.

Selain itu, tantangan pembangunan manusia seperti stunting, perkawinan usia anak, serta akses pendidikan bagi kelompok rentan juga dinilai masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Di sisi lain, IMM turut menyoroti tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Bank Kalsel. Berdasarkan laporan keuangan 2023, total gaji, bonus, dan fasilitas untuk empat direksi mencapai Rp30,05 miliar per tahun dan Rp18,29 miliar untuk tiga komisaris. Pada 2024, angka tersebut meningkat menjadi Rp34,45 miliar untuk enam direksi dan Rp19,05 miliar untuk tiga komisaris.

“Kami berharap jajaran direksi dan komisaris Bank Kalsel dapat menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. BUMD seharusnya memberikan manfaat luas bagi masyarakat, bukan hanya bagi elit kelembagaan,” tegas Fery.

IMM juga mendorong agar Bank Kalsel lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Kami mendorong agar pengelolaan program sosial perusahaan lebih transparan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Fery menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah.

“Kami ingin menegaskan bahwa IMM bukan hanya mitra kritis, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam membangun Kalimantan Selatan. Kritik ini lahir dari kecintaan kami terhadap daerah,” pungkas Fery Setiadi.