ATR/BPN Catat Redistribusi 4,39 Juta Hektare Tanah Lewat Reforma Agraria

BAKAWAL, JAKARTA -  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat redistribusi tanah melalui program Reforma Agraria mencapai 4,39 juta hektare sepanjang 1961 hingga 2026.

Selain itu, hingga 2026 sebanyak 11.576 kepala keluarga (KK) di 26 lokasi prioritas Reforma Agraria telah merasakan manfaat penataan aset dan akses.

Capaian tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam simposium bertema “Memperkuat Reforma Agraria untuk Keadilan Sosial, Kepastian Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat” di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Ossy menjelaskan, Reforma Agraria tidak hanya berfokus pada redistribusi dan legalisasi tanah, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penataan akses.

“Bagaimana tanah yang sudah dimiliki oleh rakyat bisa berdampak ekonomi dan berhasil guna,” ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan Reforma Agraria ke depan akan diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang disahkan pada September 2026 serta pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).

Ossy menyebut, kehadiran BRAN menjadi penting karena persoalan Reforma Agraria tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian saja. Lembaga tersebut diharapkan mampu mengoordinasikan pelaksanaan Reforma Agraria dari hulu hingga hilir.

Sementara itu, ATR/BPN tetap menjalankan fungsi administrasi pertanahan, mulai dari survei, pengukuran, pencatatan, penetapan hak atas tanah hingga pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

ATR/BPN juga akan mendukung BRAN melalui penyediaan data dan informasi pertanahan, termasuk data objek Reforma Agraria serta konflik agraria yang berkaitan dengan pelaksanaannya.