ATR/BPN Tindaklanjuti 94,67 Persen Aduan Masyarakat di Lapor Mas Wapres

BAKAWAL, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menindaklanjuti 596 dari total 611 pengaduan masyarakat yang masuk melalui program Lapor Mas Wapres. Dengan demikian, tingkat tindak lanjut pengaduan mencapai 94,67 persen, sementara 15 aduan lainnya masih dalam proses penanganan.

Capaian tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, dalam Rapat Koordinasi Program Lapor Mas Wapres di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Uunk menjelaskan, pengaduan terkait standar operasional prosedur (SOP) pelayanan dapat langsung dikoordinasikan dengan Kantor Pertanahan. Sementara itu, laporan mengenai sengketa, konflik, dan perkara membutuhkan penelitian serta komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

Salah satu langkah penyelesaian yang ditempuh adalah melalui mediasi. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian selanjutnya dapat ditempuh melalui jalur peradilan.

Untuk menuntaskan pengaduan yang masih tertunda, ATR/BPN akan memperkuat koordinasi dengan Kedeputian Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Pemerataan Pembangunan (DKPPP).

Selain melalui Lapor Mas Wapres, ATR/BPN juga menyediakan kanal konsultasi melalui program Masyarakat Tanya (MasNya) yang disiarkan secara langsung di TikTok setiap Senin hingga Jumat pukul 09.00–11.00 WIB.

Menurut Uunk, program tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk bertanya langsung mengenai berbagai persoalan pertanahan, termasuk pengurusan tanah bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.

Melalui berbagai kanal pengaduan dan konsultasi tersebut, ATR/BPN berupaya meningkatkan respons pelayanan sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh informasi dan penyelesaian persoalan pertanahan.