NEWS

ATR/BPN Perkuat Pengawasan Berbasis Risiko untuk Cegah Penyimpangan Pertanahan

Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Wahyu Widada
Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Wahyu Widada
BAKAWAL,Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengawasan internal berbasis risiko guna mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam urusan pertanahan.

Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Wahyu Widada mengatakan, pengawasan tidak hanya berfokus pada penemuan kesalahan, tetapi juga harus mampu mengidentifikasi potensi risiko dan mencegah terjadinya penyimpangan.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

“Fungsi pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penemuan kesalahan. Kita harus mampu mengidentifikasi potensi risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret,” tegas Wahyu.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kementerian ATR/BPN agar menjaga profesionalisme serta integritas dalam menjalankan tugas.

Menurutnya, tidak boleh ada ruang bagi praktik percaloan, penyalahgunaan kewenangan maupun intervensi yang bertentangan dengan ketentuan.

Wahyu berharap, penguatan pengawasan dan integritas aparatur dapat menciptakan tata kelola organisasi yang semakin akuntabel sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan.

“Kita harus berada di garis terdepan untuk memastikan hadirnya rasa keadilan di dalam masyarakat. Tidak penting siapa yang lebih hebat karena keberhasilan adalah ketika suatu tujuan dapat kita capai bersama. Pemenangnya adalah rakyat,” pungkasnya.
Dukungan Pembaca
Suka dengan artikel ini?

Dukungan Anda membantu tim redaksi terus menghadirkan jurnalisme independen dan berkualitas.