Aliansi Ekonom Indonesia Serukan 7 Desakan Darurat Ekonomi

Bakawal, JAKARTA - Aliansi Ekonom Indonesia menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurun kualitasnya jauh dari inklusif. Sehingga manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat.

Hal itu yang menyebabkan tingginya ketimpangan dalam berbagai dimensi baik antarkelompok pendapatan, antarwilayah, antarlatar belakang sosial dan demografi yang ditandai dengan mandeknya peningkatan kesejahteraan kelompok bawah, rentan dan menengah. Sementara itu kelompok atas tumbuh lebih pesat.

"Sebagai ekonom, kami berkewajiban menyampaikan data, fakta, dan analisa bahwa para penyelenggara negara harus segera melakukan reformasi kebijakan ekonomi yang komprehensif, memastikan pertumbuhan inklusif, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan menjamin kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat," kata Lili Yan Ing, salah seorang ekonom dari Aliansi Ekonom Indonesia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/9).

Baca juga: Asa Kadin ke Menkeu Baru: Jaga Stabilitas Perekonomian

Situasi tersebut juga dapat dirasakan dengan menyusutnya ketersediaan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat. Termasuk kalangan muda yang merupakan aset bangsa yang krusial.

Tak hanya itu, proses pengambilan kebijakan yang tidak berdasarkan bukti dan minim teknokrasi sehingga menyebabkan misalokasi sumberdaya termasuk lemahnya tata kelola kelembagaan. Termasuk kurangnya empati dan keterbukaan atas masukan dan kritik sehingga berbagai kebijakan dan program tidak menjawab kebutuhan masyarakat.

Ketidakhadiran negara dalam bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari risiko penghisapan sumber daya ekonomi, seperti maraknya pungutan liar pada usaha masyarakat dan judi online yang merongrong kemampuan masyarakat terutama masyarakat rentan untuk berdaya.

Baca juga: Menteri Investasi: UMKM Tulang Punggung Perekonomian RI

Aliansi Ekonom Indonesia juga menyoroti tercederainya kontrak sosial negara dan masyarakat termasuk tidak dipenuhinya kewajiban negara pada warganya. Hal ini terjadi khususnya setelah tertutupnya kanal penyampaian aspirasi, persekusi yang didorong konflik kepentingan, gugurnya warga negara dalam upaya menuntut haknya dan diabaikan keamanan sipilnya.

"Kami menyimpulkan dua benang merah dari permasalahan perekonomian karena misalokasi sumber daya yang masif serta rapuhnya institusi penyelenggara negara karena konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah," katanya.

Karena itu, Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan tujuh desakan untuk menekankan darurat perbaikan yang nayata atas kesejahteraan masyarakat.

"Desakan pertama, perbaiki secara keseluruhan misalokasi anggaran yang terjadi dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional," kata Rizki Nauli Siregar salah seorang ekonom muda dari Aliansi Ekonom Indonesia.

Baca juga: DPR Ingatkan Pemerintah: Target Ekonomi Harus Realistis-Terukur

Desakan kedua, kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggaraan negara (Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan).

"Serta kembalikan penyelenggaraan negara pada marwah dan fungsi seperti seharusnya," katanya.

Desakan ketiga, hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan sehingga membuat pasar tidak kompetitif dan dapat menyingkirkan lapangan kerja lokal, ekosistem UMKM, sektor swasta, serta modal sosial masyarakat.

"Desakan keempat, deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif," kata Teuku Riefky, salah seorang ekonom muda dari Aliansi Ekonom Indonesia.

Baca juga: ‘Rojali’ dan ‘Rohana’ Wajah Ketidakpastian Ekonomi

Adapun desakan kelima, kata Riefky, prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.

Desakan keenam, kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi, subsidi dan kompensasi energi dan Danantara.

Terakhir, desakan ketujuh, tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.

Aliansi Ekonomi Indonesia terdiri dari individu-individu ekonom dan akademisi di bidang ekonomi yang menyampaiakn Tujuh Desakan Darurat Ekonomi. Pernyataan bersama ini ditandatangani oleh 383 ekonom dan akademisi di bidang ekonomi dan 283 pendukung dari berbagai latar belakang per 9 September 2025 pukul 12.00 WIB.