NEWS
Gibran Mundur, Arif Jailani : Manuver Politik di Tengah Krisis Pemerintahan
Mundurnya Gibran Dinilai Manuver Politik di Tengah Krisis Pemerintahan
BAKAWAL, Banjarbaru – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI dinilai tidak sekadar menjadi persoalan politik personal. Keputusan tersebut juga dinilai memiliki dimensi manuver politik di tengah berbagai persoalan yang sedang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Koordinator Lembaga Studi Visi Nusantara Banjarbaru, Arif Jailani, menilai mundurnya Gibran pada 12 November 2026 perlu dibaca lebih jauh dari sekadar keputusan meninggalkan jabatan.
Menurutnya, keputusan tersebut tidak bisa dilepaskan dari tekanan politik yang berkembang, termasuk polemik terkait ijazah, kontroversi yang menyertainya, hingga munculnya dorongan pemakzulan melalui parlemen.
Arif menilai, pengunduran diri sebelum proses politik tersebut berlanjut dapat dibaca sebagai langkah untuk menghindari tekanan yang lebih besar.
Namun, ia mengingatkan, melihat keputusan Gibran hanya dari sisi penyelamatan diri merupakan pembacaan yang terlalu sederhana.
Ia justru melihat adanya kemungkinan manuver politik yang lebih luas, terutama jika dikaitkan dengan posisi kelompok politik yang selama ini berada di sekitar Gibran atau kerap disebut sebagai Geng Solo.
Menurut Arif, keputusan tersebut muncul ketika pemerintahan Prabowo tengah menghadapi berbagai persoalan multidimensi.
Mulai dari isu penyadapan yang mengguncang stabilitas nasional, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membutuhkan penanganan serius.
Dalam situasi tersebut, Arif menilai bertahan di lingkaran pemerintahan justru berpotensi menambah beban politik bagi Gibran.
Sebaliknya, dengan mundurnya Gibran, kelompok politik yang selama ini dikaitkan dengannya berpotensi mengambil jarak dari berbagai persoalan pemerintahan.
"Manuver ini berpotensi menjadi strategi cuci tangan. Dengan hengkangnya Gibran, seluruh sorotan dan beban politik pemerintahan semakin tertuju kepada Presiden Prabowo Subianto," demikian pandangan Arif.
Ia menilai kondisi tersebut dapat membuat Prabowo menghadapi tekanan politik yang lebih besar, terutama ketika berbagai persoalan ekonomi, hukum, dan lingkungan belum sepenuhnya terselesaikan.
Arif juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya terjebak dalam euforia atas mundurnya seorang wakil presiden.
Menurutnya, apa pun motif di balik keputusan tersebut, kepentingan masyarakat tetap harus menjadi perhatian utama.
Persoalan ekonomi, hukum, hingga lingkungan dinilai jauh lebih mendesak untuk diselesaikan dibandingkan pertarungan kepentingan politik di kalangan elite.
Ia berharap pemerintahan Prabowo tetap fokus menjalankan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan nasional, sehingga masyarakat tidak terus menjadi pihak yang menanggung dampak dari dinamika politik kekuasaan.
Dukungan Pembaca
Suka dengan artikel ini?
Dukungan Anda membantu tim redaksi terus menghadirkan jurnalisme independen dan berkualitas.
Beri Apresiasi
Pilih atau masukkan nominal kontribusi Anda.
Atau Masukkan Nominal Lain:
Rp
Editor:
TIM REDAKSI
TIM REDAKSI