Menteri Nusron Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat Karhutla

BAKAWAL, BANJARBARU - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menertibkan Hak Guna Usaha (HGU) milik 11 korporasi yang terindikasi terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penertiban dilakukan melalui pencabutan HGU seluruhnya, pencabutan sebagian, hingga tidak memperpanjang atau memperbarui hak.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan penertiban tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi dengan Bareskrim Polri. Dari 11 perusahaan, sejumlah pemegang saham diketahui berasal dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Indonesia.

“Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya,” ujar Nusron dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).

Berdasarkan hasil evaluasi, penanganan 11 korporasi tersebut dibagi menjadi lima kelompok.

Pertama, pencabutan seluruh HGU terhadap PT MIB seluas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi; serta PT SKM dengan luas HGU 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Pencabutan dilakukan dengan mempertimbangkan lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kebakaran berulang, serta pelanggaran ketentuan pemberian hak.

Kedua, eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang telah berakhir pada 2020 tidak akan diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali.

Ketiga, tiga perusahaan yang belum memiliki HGU tidak akan dipertimbangkan untuk memperoleh hak maupun izin usaha perkebunan. Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang.

ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunan ketiga perusahaan tersebut.

Keempat, pencabutan sebagian HGU PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas 1.510,2639 hektare.

Kelima, pencabutan sebagian atau seluruh HGU milik PT STP, PT API, dan PT JMS masih memerlukan pendalaman untuk memastikan validitas data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Nusron menegaskan, penertiban hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prosesnya meliputi pengkajian, penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir.

“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkapnya.

Penanganan tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP Nomor 18 Tahun 2021, serta peraturan terkait penanganan kasus pertanahan dan pembatalan HGU pada lahan terbakar.