Senator Kalsel Hidayatullah Diterpa Isu Pelecehan Seksual, Publik Desak Klarifikasi

Bakawal, JAKARTA – Isu dugaan pelecehan seksual yang menyeret nama Muhammad Hidayatullah, senator muda asal Kalimantan Selatan, terus mengguncang jagat politik Tanah Air.

Sosok yang baru setahun duduk di Senayan melalui jalur DPD RI itu hingga kini memilih diam, meski gelombang desakan klarifikasi semakin deras.

Direktur Borneo Law Firm, Muhammad Pazri, menilai sikap bungkam Hidayatullah berpotensi memperkeruh keadaan.

“Sebagai pejabat publik asal Kalimantan Selatan, saudara Muhammad Hidayatullah berkewajiban memberikan klarifikasi yang jujur, terbuka, dan tegas. Hal ini penting agar isu yang beredar tidak berkembang menjadi fitnah maupun merugikan citra Kalsel secara keseluruhan,” ujarnya.

Menurut Pazri, isu pelecehan seksual tidak bisa dianggap enteng. “Pelecehan seksual adalah perbuatan tercela dan menyangkut perlindungan harkat serta martabat manusia, khususnya perempuan dan anak. Karena itu, persoalan ini harus ditanggapi serius,” tegasnya.

Meski begitu, mantan presiden mahasiswa ini mengingatkan publik agar tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Artinya, seseorang tidak boleh dihukum sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pazri menekankan setiap pejabat publik asal Kalimantan Selatan membawa nama daerah di tingkat nasional. Karena itu, ia menilai klarifikasi yang tegas, transparan, dan elegan sangat dibutuhkan.

“Saya sampaikan ini sebagai bentuk keprihatinan sekaligus seruan moral agar persoalan ini segera diluruskan secara proporsional sesuai koridor hukum yang berlaku.”

Ia juga memastikan kantor hukumnya siap mendampingi pihak-pihak yang merasa menjadi korban. “Kalau memang ada, kami siap mendampingi mereka untuk mendapatkan hak-haknya,” jelasnya.

Pakar politik Dr. Muhammad Uhaib As’ad menyebut kasus Hidayatullah menyingkap rapuhnya legitimasi moral DPD RI.

“DPD sebagai lembaga politik katanya mewakili kepentingan daerah, namun faktanya kinerja mereka tidak jelas. Hidayatullah sendiri terpilih bukan karena kapasitas, tapi lebih pada citra religius dan tampilan fisik,” kata Direktur Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Publik Kalsel itu.

Menurutnya, perilaku personal seorang senator tetap melekat pada lembaga. “Perilaku busuk dari seorang politisi akan memengaruhi legitimasi moral dan politik di hadapan publik.”

Uhaib menilai media sosial kini berperan besar membentuk dan menjatuhkan reputasi politik. “Jangan sepelekan kekuatan media sosial terutama terkait masalah moralitas politisi, misalnya pelecehan seksual atau perselingkuhan.”

Ia juga mendesak pimpinan DPD tidak berdiam diri. Bahkan secara ekstrem, Uhaib menilai lembaga itu layak dibubarkan.

“Sekali lagi saya tegaskan, lembaga politik DPD ini hanya membebani negara. Gaji mereka dibayar dari pajak rakyat, sementara kinerja tidak jelas.”

Soal sikap bungkam Hidayatullah, Uhaib menilai itu justru memperburuk keadaan. “Bungkamnya anggota DPD semakin memberikan konfirmasi bahwa DPD hanya menambah beban negara dan rakyat.”

Di sisi lain, warganet terus mengaitkan Hidayatullah dengan dugaan pelecehan seksual. Ada yang menyebut perilaku itu sudah lama jadi pembicaraan, ada pula yang menuding ia kerap menghapus jejak percakapan dengan fitur pesan 24 jam di media sosial.

Hingga kini, tudingan tersebut masih sebatas unggahan medsos dan belum terverifikasi.

“Karena sudah gerah, sebagian korban berencana melapor,” kata seorang warga Hulu Sungai, Kalsel, yang mengaku mengetahui kasus ini. Ia meminta aparat penegak hukum turun tangan melindungi korban, sekaligus mendesak pimpinan DPD bertindak.

Upaya konfirmasi media ini kepada Hidayatullah berulang kali dilakukan, namun tidak pernah direspons.

Hidayatullah sendiri melenggang ke Senayan setelah meraih 314.979 suara di Pemilu 2024, menempati urutan kedua terbanyak dari Dapil Kalimantan Selatan.

Ia menggeser sejumlah petahana dengan membawa citra anak muda religius. Namun, perjalanan politik yang dibangun dengan citra kini dipertaruhkan oleh isu moral yang semakin deras mengguncangnya.