PEMERINTAHAN

ATR/BPN Selesaikan 100 Kasus Mafia Tanah, Selamatkan Aset Rp5,7 Triliun

Penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Jakarta, Jumat (13/11/2026). (Foto: Humas Kementerian ATR BPN).
Penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Jakarta, Jumat (13/11/2026). (Foto: Humas Kementerian ATR BPN).
BAKAWAL, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat 100 kasus mafia tanah berhasil diselesaikan sepanjang 2026. Penanganan tersebut turut menyelamatkan tanah seluas 110 juta meter persegi dengan nilai mencapai Rp5,77 triliun.

Capaian itu disampaikan dalam penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono, mengatakan pemberantasan mafia tanah tidak cukup hanya melalui pengungkapan kasus dan penindakan pelaku. Upaya tersebut juga harus diikuti pembenahan sistem agar kejahatan serupa tidak kembali terjadi.

Pesan tersebut disampaikan Iljas saat membacakan sambutan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.

“Keberhasilan memberantas mafia tanah hari ini harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh di masa depan,” ujarnya.

Untuk itu, ATR/BPN mendorong tiga langkah strategis, yakni menjadikan hasil penegakan hukum sebagai dasar pembenahan tata kelola pertanahan, meningkatkan kualitas data dan integritas pelayanan, serta memperkuat sinergi penegakan hukum bersama kepolisian dan kejaksaan.

Iljas menegaskan, digitalisasi layanan pertanahan juga perlu dibarengi integritas aparatur agar setiap proses dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, melaporkan bahwa Satgas Anti-Mafia Tanah telah menyelesaikan 100 dari total 120 target operasi (TO) tahun 2026. Penanganan tersebut menetapkan 151 orang sebagai tersangka.

Hendra berharap ke depan Satgas Mafia Tanah lebih memprioritaskan penanganan kasus-kasus potensial agar upaya pemberantasan mafia tanah semakin efektif.

Rakor yang berlangsung selama 12–13 November 2026 tersebut diikuti 414 peserta dari unsur kejaksaan tinggi, kepolisian daerah, serta jajaran ATR/BPN pusat dan daerah. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi lintas lembaga dalam mencegah dan menyelesaikan tindak pidana pertanahan.
Dukungan Pembaca
Suka dengan artikel ini?

Dukungan Anda membantu tim redaksi terus menghadirkan jurnalisme independen dan berkualitas.