Ekonomi Kalsel 2026: Tantangan, Strategi, dan Peluang Pertumbuhan

Menjawab Tantangan Ekonomi Kalimantan Selatan Tahun 2026

Sepanjang tahun 2025, perekonomian dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tetap tumbuh stabil di tengah berbagai dinamika ekonomi. PDRB merupakan salah satu indikator penting yang digunakan sebagai dasar penghitungan laju pertumbuhan ekonomi daerah. PDRB yang meningkat pada suatu daerah menggambarkan keberhasilan daerah dalam mencapai pembangunan ekonomi berupa tingginya aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini(5/2) mencatat angka ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen (c-to-c). Sementara itu, di tingkat regional Kalimantan Selatan(Kalsel),perekonomian Kalimantan Selatan tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,22 persen dibanding tahun 2024 (c-to-c), yang ditopang kinerja positif sejumlah lapangan usaha dan komponen pengeluaran.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalsel atas dasar harga berlaku tercatat mencapai Rp305,13 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp164,96 triliun.  

Lapangan usaha yang mencatat pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,77 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,74 persen; dan Konstruksi sebesar 0,59 persen. Di sisi pengeluaran, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan tertinggi, sebesar 7,95 persen. Urutan selanjutnya, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,33 persen; komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh sebesar 5,18 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 3,42 persen.

Pemerintah akan terus mengupayakan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menargetkan capaian hingga 8% hingga tahun 2029. Pemerintah menyusun langkah strategi optimalisasi di berbagai sektor strategis, seperti upaya peningkatan investasi, penguatan sektor industri, digitalisasi, hingga pemerataan infrastruktur. Langkah-langkah itu diharapkan mampu menciptakan efek berganda(multiplier) terhadap perekonomian secara menyeluruh, memperkuat daya saing nasional sehingga bermuara meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2026, Provinsi Kalimantan Selatan harus all out mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi regional melalui program-program yang berorientasi pada daerah dengan mempertimbangkan potensi dan unggulan setiap wilayah.

Kebijakan-kebijakan di bawah ini mau tidak mau harus dijalankan, antara lain :Pertama, Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik; Kedua, Fasilitasi diversifikasi ekonomi dan meningkatkan alokasi belanja infrastruktur dalam mendukung hilirisasi komoditas lokal dengan adopsi teknologi yang dibutuhkan; Ketiga, Penguatan kawasan sentra produksi yang berkualitas sehingga harga komoditas andalan lebih stabil (kelapa sawit, karet, kopi, ikan haruan, kepiting mangrove, dll); Keempat, Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; Kelima, Menjaga kepatuhan pemenuhan ear marking Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas.

Sekali lagi, berbicara tentang ekonomi Kalsel, saya optimis bisa melesat lebih tinggi, dikarenakan memiliki keunggulan komparatif pada Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup memadai. Tinggal, bagaimana mengolah dan mengoptimalkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki, sinergi/kolaborasi dari semua pihak,dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang terukur, karena tantangan yang dihadapi juga semakin tidak mudah.(phw)