Neni Digadang Jadi Wawali Banjarbaru, Keterwakilan Perempuan Dinilai Positif

BAKAWAL, Banjarbaru - Ketua DPC Partai Gerindra Banjarbaru, Neni Hendriyawaty, masuk dalam bursa calon Wakil Wali Kota Banjarbaru. Munculnya nama Neni sebagai kandidat perempuan dinilai menjadi perkembangan positif bagi keterwakilan perempuan dalam politik.

Akademisi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Varinia Pura Damaiyanti, menilai semakin banyaknya politisi perempuan yang masuk dalam bursa kepala daerah maupun wakil kepala daerah merupakan perkembangan yang patut disambut baik.

Menurutnya, hal ini menunjukkan partai politik mulai melihat perempuan sebagai figur yang layak menduduki posisi strategis dalam pemerintahan.

"Sebetulnya kita harus menyambutnya dengan positif, karena partai berarti mulai melirik perempuan sebagai figur yang layak. Bukan sekadar pelengkap afirmasi kuota 30 persen di ruang pencalonan legislatif, tapi di eksekutif pun perempuan mulai dilirik," ujarnya.

Varinia menjelaskan, kehadiran perempuan dalam posisi pemangku kebijakan dapat membawa perspektif berbeda dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengalaman hidup perempuan selama ini dinilai dapat menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan publik.

Dia menilai, persoalan domestik, pengasuhan anak, pemberdayaan, perlindungan, hingga kesehatan ibu dan anak merupakan sejumlah isu yang dapat memperoleh perhatian lebih ketika perempuan terlibat dalam pengambilan kebijakan.

"Justru ketika dia nanti duduk sebagai pemangku kebijakan, pengalaman-pengalaman dia selama ini sebagai perempuan, seperti persoalan domestik yang dihadapi, masalah anak, pemberdayaan, perlindungan, kesehatan ibu, kesehatan anak, kelompok rentan, itu bisa menguat," jelasnya.

Meski demikian, Varinia menegaskan keterwakilan perempuan tidak cukup hanya dilihat dari jumlah perempuan yang menduduki jabatan politik.

Dalam perspektif sosiologi, terdapat perbedaan antara representasi deskriptif dan representasi substantif. Representasi deskriptif berkaitan dengan jumlah perempuan yang hadir dalam jabatan politik, sedangkan representasi substantif menyangkut sejauh mana kehadiran mereka mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya perempuan.

"Jadi ukurannya bukan pada ini perempuan atau bukan yang duduk jadi wakil wali kota. Sebenarnya bukan itu, tapi pada kapasitasnya, pada rekam jejaknya, dan keberpihakannya terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan dan anak," tegasnya.

Varinia berharap, siapa pun yang nantinya terpilih mendampingi Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, mampu membawa perspektif perempuan dalam kebijakan pemerintahan.

Menurutnya, keberadaan perempuan dalam jabatan strategis akan memberikan arti lebih apabila diikuti dengan kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak.

"Percuma kalau wakil wali kota atau misalnya wali kotanya sudah perempuan, wakil wali kotanya juga perempuan, tapi kebijakan yang dihasilkan atau produk kebijakan yang diterapkan tidak berpihak pada perempuan," katanya.

Dia juga mengingatkan agar pencalonan perempuan tidak hanya menjadi simbol politik. Perempuan yang menduduki jabatan strategis harus memiliki kapasitas serta ruang untuk menjalankan kewenangannya.

"Jangan sampai pencalonan perempuan itu cuma jadi simbol saja. Sementara tetap dikendalikan oleh jaringan elite yang sama. Jangan sampai seperti itu," pungkasnya.