NEWS
ATR/BPN Jajaki Kerja Sama Pengelolaan Pertanahan dengan Timor-Leste
BAKAWAL, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka peluang kerja sama dengan Timor-Leste dalam penguatan kelembagaan dan pengelolaan administrasi pertanahan.
Peluang tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dengan Vice-Minister for Institutional Strengthening Ministry of Justice Timor-Leste, Paulo Remedios, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Ossy memaparkan sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan di Indonesia, termasuk penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.
Ia menjelaskan, pendaftaran tanah di Indonesia mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Sistem tersebut menjadi fondasi dalam memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.
Ossy menyebut, pengalaman Indonesia dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Timor-Leste, terutama dalam penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data, hingga transformasi pelayanan publik berbasis teknologi.
"Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi," ujarnya.
Selain itu, delegasi Timor-Leste juga mendalami aspek teknis penyertipikatan dan pendataan sertipikat tanah. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, menjelaskan pendataan sertipikat yang diterbitkan sebelum 1997 serta jenis hak atas tanah di Indonesia, seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).
Sementara itu, Paulo Remedios mengapresiasi kesempatan bertukar pengalaman tersebut. Ia berharap komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dapat terus berlanjut untuk mendukung pengembangan tata kelola pertanahan di Timor-Leste.
Menurutnya, pengalaman Indonesia dapat menjadi referensi bagi negaranya dalam memperkuat kelembagaan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan.
Dukungan Pembaca
Suka dengan artikel ini?
Dukungan Anda membantu tim redaksi terus menghadirkan jurnalisme independen dan berkualitas.
Beri Apresiasi
Pilih atau masukkan nominal kontribusi Anda.
Atau Masukkan Nominal Lain:
Rp
Editor:
TIM REDAKSI
TIM REDAKSI