OPINI

Mundur Bukan Berarti Persoalan Selesai: Menguji Integritas Penyelenggaraan Pemilu

BAKAWAL, Banjarmasin - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak semestinya dipandang sebatas keputusan politik untuk mengakhiri masa jabatan. Peristiwa ini justru membuka kembali diskusi mengenai integritas penyelenggaraan pemilu, akuntabilitas lembaga negara, serta konsistensi penerapan hukum dalam proses demokrasi di Indonesia.

Terlebih, pengunduran diri tersebut berlangsung di tengah polemik putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR. Rangkaian peristiwa ini menghadirkan pertanyaan mendasar: sejauh mana sistem verifikasi persyaratan pencalonan dalam Pemilu 2024 telah dijalankan secara cermat dan akuntabel?

Sebagai negara demokrasi, Indonesia tidak cukup hanya memastikan bahwa pemilu berlangsung secara periodik. Lebih dari itu, setiap tahapan penyelenggaraannya harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan aturan.

Persyaratan pencalonan merupakan bagian penting dari proses tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab memastikan seluruh persyaratan calon presiden dan wakil presiden terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan proses penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai aturan.

Karena itu, munculnya persoalan hukum terkait dokumen persyaratan pencalonan semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi mekanisme verifikasi administratif yang telah dilakukan. Evaluasi tersebut bukan semata-mata untuk mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan memastikan bahwa persoalan serupa tidak kembali terjadi dalam penyelenggaraan pemilu mendatang.

Kita tidak boleh membiarkan persoalan administratif dalam proses pencalonan berhenti sebagai polemik politik tanpa penjelasan yang memadai. Publik berhak mengetahui bagaimana proses verifikasi dilakukan, standar apa yang digunakan, serta bagaimana lembaga penyelenggara pemilu mempertanggungjawabkan setiap tahapan yang menjadi kewenangannya.

Dalam demokrasi, pengunduran diri seorang pejabat memang dapat menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian persoalan ketatanegaraan. Namun, keputusan tersebut tidak serta-merta menghapus kebutuhan akan evaluasi terhadap persoalan yang melatarbelakanginya.

Mundur dari jabatan dan mempertanggungjawabkan proses politik merupakan dua hal yang berbeda. Pergantian pejabat mungkin dapat menyelesaikan persoalan mengenai keberlanjutan pemerintahan, tetapi pertanyaan mengenai integritas proses pencalonan tetap membutuhkan jawaban.

Demokrasi juga tidak boleh menerapkan standar ganda. Setiap warga negara wajib memenuhi persyaratan administratif ketika menggunakan hak politiknya. Oleh sebab itu, pejabat publik yang menduduki jabatan tertinggi negara juga harus tunduk pada standar kepatuhan hukum dan administrasi yang berlaku.

Persoalan berikutnya adalah proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme yang melibatkan MPR RI. Pembentukan tim ad hoc dan penjadwalan sidang paripurna pemilihan Wakil Presiden pengganti pada 9 Desember 2026 mendatang harus dijalankan secara terbuka dan sesuai ketentuan konstitusi.

Presiden Prabowo Subianto bersama partai-partai politik koalisi perlu memastikan bahwa proses pengajuan calon tidak semata-mata menjadi ruang kompromi kepentingan elite. Dua nama calon yang diajukan kepada MPR harus memiliki rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan, integritas, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

Masyarakat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penonton dalam proses pergantian kepemimpinan nasional. Transparansi mengenai mekanisme pengajuan, pertimbangan politik, dan proses pemilihan menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga negara.

Bagi Kalimantan Selatan, dinamika politik nasional ini juga memiliki relevansi tersendiri. Sebagai salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), stabilitas pemerintahan dan kepastian kebijakan nasional merupakan hal yang penting. Namun, stabilitas tersebut harus dibangun melalui tata kelola pemerintahan yang kredibel, bukan sekadar kesepakatan politik di tingkat elite.

Di sisi lain, generasi muda, khususnya pemilih milenial dan Gen Z, perlu menjadikan dinamika ini sebagai pembelajaran politik. Keterlibatan anak muda dalam kepemimpinan nasional bukan hanya tentang keterwakilan usia, tetapi juga tentang kualitas integritas, kapasitas, dan kepatuhan terhadap hukum.

Anak muda tidak boleh hanya menjadi kelompok pemilih yang dimobilisasi setiap lima tahun. Mereka harus memiliki ruang untuk mengawasi, mengkritisi, dan memastikan bahwa praktik demokrasi berjalan sesuai prinsip konstitusi.

Pada akhirnya, pengunduran diri Gibran seharusnya tidak menjadi titik akhir dari pembahasan mengenai persoalan pencalonan Pemilu 2024. Justru, momentum ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu dan memastikan setiap proses ketatanegaraan berjalan secara transparan.

Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari siapa yang menduduki jabatan, tetapi juga dari bagaimana seseorang memperoleh jabatan tersebut, bagaimana prosesnya dipertanggungjawabkan, dan sejauh mana hukum berlaku secara setara bagi setiap warga negara.

Mundur mungkin mengakhiri sebuah jabatan, tetapi tidak seharusnya mengakhiri tuntutan terhadap akuntabilitas.
Dukungan Pembaca
Suka dengan artikel ini?

Dukungan Anda membantu tim redaksi terus menghadirkan jurnalisme independen dan berkualitas.