PEMERINTAHAN
Menteri Nusron Dorong Kejahatan Alih Fungsi Lahan Masuk Fokus Penanganan Pidana Pertanahan
BAKAWAL, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mendorong kejahatan alih fungsi lahan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Nusron saat membuka Rakor di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ia menilai, penanganan tindak pidana pertanahan tidak cukup hanya berfokus pada aspek kepemilikan dan penguasaan tanah (land tenure), tetapi juga harus mencakup penggunaan tanah (land use).
Menurutnya, terdapat sekitar 554 ribu hektare lahan yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan perizinan dan ketentuan tata ruang. Kondisi tersebut terjadi akibat alih fungsi lahan secara sepihak, termasuk dari kawasan persawahan menjadi perumahan, industri, dan peruntukan lainnya.
Nusron mengingatkan, jika persoalan tersebut tidak ditangani secara serius, luas lahan sawah berpotensi terus berkurang dan meningkatkan ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan.
"Kalau tidak ada bahasan land use-nya, ini tidak ada efek jera. Nanti lama-lama sawah kita habis," ujarnya.
Selain itu, Nusron merekomendasikan agar Rakor pencegahan tindak pidana pertanahan dilaksanakan secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan kepala desa dan petugas pembuat surat keterangan di desa.
Menurutnya, pencegahan harus dimulai dari tingkat paling bawah karena perangkat desa memiliki pengetahuan mengenai riwayat dan kondisi tanah di wilayahnya.
Ia meminta Kantor Pertanahan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kejaksaan, dan kepolisian untuk memberikan edukasi administrasi pertanahan kepada perangkat desa. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan potensi sengketa maupun tindak pidana pertanahan sejak awal.
"Kita jemput wilayah ini sampai di level hulunya," tegasnya.
Nusron juga meminta seluruh Kantor Wilayah BPN, kepolisian, dan kejaksaan meningkatkan koordinasi serta kolaborasi, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi hingga ke daerah.
Dalam kesempatan tersebut, ia turut menyerahkan piagam penghargaan dan menyematkan pin emas kepada 12 perwakilan penerima penghargaan atas keberhasilan menyelesaikan target operasi utama dan tambahan tindak pidana pertanahan.
Dukungan Pembaca
Suka dengan artikel ini?
Dukungan Anda membantu tim redaksi terus menghadirkan jurnalisme independen dan berkualitas.
Beri Apresiasi
Pilih atau masukkan nominal kontribusi Anda.
Atau Masukkan Nominal Lain:
Rp
Editor:
TIM REDAKSI
TIM REDAKSI