PEMERINTAHAN

ATR/BPN Tertibkan Perusahaan Terindikasi Terlibat Karhutla, Lahan Capai 42.214 Hektare

Menteri ATR BPN, Nusron Wahid. (Foto: Humas Kementerian ATR BPN).
Menteri ATR BPN, Nusron Wahid. (Foto: Humas Kementerian ATR BPN).
BAKAWAL, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan penertiban terhadap sejumlah perusahaan perkebunan yang terindikasi terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Total lahan yang menjadi objek penanganan mencapai 42.214,51 hektare.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan penanganan terhadap perusahaan tersebut dibagi menjadi lima klaster berdasarkan kondisi lahan dan hasil evaluasi. Bentuk penindakan mulai dari pencabutan sebagian hingga seluruh Hak Guna Usaha (HGU).

Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026), Nusron mengungkapkan tiga perusahaan masuk klaster pertama dan dikenai pencabutan seluruh HGU. Ketiganya yakni PT MIB seluas 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558,11 hektare, serta PT SKM dengan dua bidang lahan seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.

Pencabutan dilakukan karena tingkat kebakaran melebihi 50 persen, terjadi berulang, tidak tersedianya sarana dan prasarana pencegahan kebakaran, serta adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.

Sementara itu, pada klaster kedua, pemerintah akan mengambil alih lahan eks PT BSLT seluas 2.300 hektare karena masa berlaku HGU perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2020.

Klaster ketiga mencakup tiga perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum mengantongi HGU. Ketiganya adalah PT ANI seluas 5.246 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare. Pemerintah tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan tersebut dan akan merekomendasikan evaluasi IUP kepada kementerian serta pemerintah daerah terkait.

Adapun pada klaster keempat, ATR/BPN akan mencabut sebagian HGU PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luasan 1.510,26 hektare. Penindakan sebagian dilakukan karena tingkat kebakaran di lahan perusahaan tersebut kurang dari 50 persen.

"Jadi ada delapan yang kita tindak," ujar Nusron.

Untuk klaster kelima, pemerintah masih melakukan pendalaman teknis terhadap tiga perusahaan, yakni PT STP, PT API, dan PT JMS. Pemeriksaan lapangan dilakukan untuk menentukan apakah HGU perusahaan tersebut akan dicabut seluruhnya atau sebagian.

Nusron menegaskan, keputusan penertiban akan disesuaikan dengan hasil pemeriksaan dan evaluasi terhadap masing-masing perusahaan.
Dukungan Pembaca
Suka dengan artikel ini?

Dukungan Anda membantu tim redaksi terus menghadirkan jurnalisme independen dan berkualitas.